JESTV.ID, LEBAK- Menindaklanjuti Terkait adanya duga’an tidak transparansi pihak DPUPR terkait anggaran proyek pengerasan ruas jalan simpang Cibarengkok – Gunung gede, Ade Irawan meminta agar pengelola anggaran pemerintah terbuka terhadap publik, terkait anggaran yang di alokasikan ke proyek tersebut.
Ade Irawan sang Aktivis senior di kabupaten Lebak ini, menyoroti adanya duga’an tidak adanya keterbuka’an terkait anggaran, itu bukan tidak berdasar, karena fakta di lapangan membuktikan pada sa’at sejumlah awak media turun ke lokasi dimana proyek di laksanakan, tidak di temukan papan informasi proyek.
Sisi lain, dari hasil akhir proyek pengerasan tersebut, awak media juga menduga di kerjakan asal-asalan terbukti, di sejumlah titik jalan yang sudah di padatkan masih berlumpur, hal ini yang membuat Ade Irawan angkat bicara.
Ini kata Ade Irawan di temui awak media, jestv.id, sabtu 11 mei 2024.
“Jika memang faktanya demikian itu tidak benar, menurut aturan yang berlaku, papan proyek adalah bentuk transparansi anggaran yang memang harus di pasang, sebagai bentuk informasi terhadap publik.”ujar Ade.
Lanjut,”Sehingga masyarakat tau, berapa jumlah anggaran pemerintah yang di gelontorkan untuk proyek tersebut, dan publik tau jumlah volumenya,”tambahnya.
“Dan sudah barang tentu dan si wajibkan bagi intansi terkait, dalam hal ini DPUPR agar melakukan pengawasan terhadap pelaksana’an proyek tersebut, guna memastikan bawa pihak Kontraktor melaknakan pekerja’annya secara maksimal.”tegasnya.
Lanjut Ade, “Terkait pengerasan jalan ini, saya menduga tidak maksimal karena, sejumlah media yang melakukan investigasi ke lapangan, menemukan di beberapa titik jalan masih di penuhi tanah, sehingga jika penghujan tiba, jalan menjadi licin karena berlumpur, tentu ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua,”tandas Ade.
“Selaku sosial kontrol, saya berharap, agar setiap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah, coba di maksimalkan lah, terutama dinas terkait agar dapat memaksimalkan kepengawasannua, agar hal semacam ini tidak terulang.
Dan saya meminta agar pihak DPUPR tidak alergi terhadap sosial kontrol baik Media maupun LSM.”pungkas nya.
Sangat di sayangkan hingga berita ini di turunkan tak satupun pihak PUPR yang menanggapi pertanya’an media.(Aris RJ)
