JESTV.ID, Kabupaten Tangerang – Pembangunan RTH dari APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menelan Biaya 3,9 Miliar amat dinilai kurang efektif dan efisien pasalnya di desa-desa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang menjadi polemik dibidang pembangunan desa. Sabtu. (15/10/2022).
Senada yang di sampaikan ketua Media Online Indonesia (MOI) Kab.Tangerang Muslim mengatakan Pembangunan RTH Kab.Tangerang yang berada di Wilayah Kecamatan Balaraja tersebut menjadi perdebatan dan perbincangan dikarnakan adanya indikasi mark up, bahkan dinilai lemahnya pengawasan.
“Setidaknya anggaran yang digelontorkan untuk RTH tepat sasaran mungkin tidak menjadi polemik, akan tetapi ketika publik mempertanyakan pengawasan dan bentuknya tidak sesuai dengan site plan awal maka itu akan menjadi penilaian buruk terhadap pembangunan di kabupaten Tangerang,” ujar Muslim.
H. Retno Juarno, S.H selaku sekretaris Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Tangerang juga Aktivis memberikan kritik pedas “Buang -buang uang negara, rumah tidak layak huni dilingkungan pedesaan masih banyak yang membutuhkan,” oceh H. Retno.
Masih kata Retno, Pemerintah Kabupaten Tangerang seharusnya bisa mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/pengusaha yang bisa menimbulkan penilaian-penilaian miring, bahkan bisa merujuk ke KKN golongan-golongan tertentu saja. Tutupnya.
(SAMUDI).
